Jumat, 30 Maret 2012

Tugas pemasaran : jamur kriukk 1EB18

FRANCHISEE JAMUR KRIUUK


nama kelompok :
      1. DODI KURNIADI                      22211197
      2. WAHYU MUCHRI PRABOWO 27211332
      3. DANANG CAHYO. N                 21211704
Nama Franchise         : Jamur Kriuuk (Mr. Jakri)
Kategori Franchise
    : Makanan & Minuman
Nama Perusahaan
      : CV. Menggala Karya Abadi (MKA)
Berdiri sejak
              : Selasa, 2 Juni 2009
Harga Franchise
        : Rp 5.750.000,00 (Wilayah Jawa Tengah)
Harga Franchise
        : Rp 6.800.000,00 (Wilayah  Luar Jawa Tengah)

Ø  LATAR BELAKANG USAHA
Jamur bukan hanya makanan yang sehat untuk dikonsumsi, tapi juga bisa menjadi camilan dengan aneka rasa. Misalnya, gorengan jamur yang diberi paduan aneka variasi rasa. Anda berminat menjajal bisnis ini? Ada tawaran menarik dari Jamur Kriuk. Dengan investasi yang terbilang murah meriah, hanya Rp 6,475 juta, Anda sudah bisa menjadi mitra Jamur Kriuk.
Aneka makanan yang menggunakan bahan baku jamur memang sudah banyak di negeri ini. Tapi, kudapan jamur dengan rasa krispi terbilang masih jarang.
Peluang ini yang kemudian ditangkap Fatoni dengan mendirikan CV Menggala Karya Abadi pada Juni 2009. Ia kemudian menjual camilan jamur goreng dengan bendera Jamur Kriuk. Agar tidak banyak pesaing yang mengikuti jejaknya, Fathoni pun mulai menawarkan kemitraan Jamur Kriuk-nya ke khalayak ramai.
 

VISI DAN MISI
·         VISI
  • Menjadikan “Jamur Kriuuk” ini makanan yang dikenal dimasyarakat dan dikenal disemua kalangan
  •  Menjadikan makanan ini dikenal di mancanegara (Go Internasional)
·         MISI
  •  Mendirikan spanduk-spanduk dijalan dan memasarkan produk melalui brosur-brosur
  •  Memperkenalkan produk melalui berbagai promosi-promosi dimasyarakat
  • Memberikan inovasi-inovasi yang lebih menarik lagi agar para konsumen tertarik untuk membeli usaha kami ini


ANALISIS (SWOT)

Kekuatan (strength) :
v  Disukai diberbagai kalangan ( termasuk anak-anak  )
v  Dapat dikonsumsi oleh semua usia .
v  Harga terjangkau dan terbilang murah.
v  Tidak menggunakan bahan-bahan pengawet atau bahan yang berbahaya.
v  Dapat dijadikan cemilan praktis untuk diperjalanan maupun untuk santai.

Kelemahan (weakness):
v Tidak dapat dimakan olen penderita penyakit asam urat karena menggunakan bahan baku jamur

 Ancaman (threat):
v  Belum banyak dikenal dimasyarakat luas
v  Banyaknya pesaing-pesaing usaha dengan produk-produk makanan yang lain

Peluang (opportunity): 
v  Usaha “Jamur Kriuuk” berbeda dengan usaha pesaing-pesaing lainnya sehingga dapat dengan          mudah menarik perhatian konsumen
v  Harganya terjangkau

TEKNIK PENJUALAN
·         Produk                    : ” Jamur Kriuuk “
·         Harga                      : Rp 5.000 

       Promosi
  • Dengan mendirikan spanduk dijalan-jalan
  • Memasarkan melalui brosur-brosur
Tempat Penjualan
  •   di sekitar lingkungan ramai
  •   di mall-mall 
  •   di sekitar sekolah atau kampus 
  •   dan di tempat-tempat yang mudah dijangkau para konsumen

Langkah Fatoni tak salah. Karena masih terbilang makanan jenis baru, kemitraan Jamur Kriuk-nya mendapat respon yang luar biasa.

Buktinya, hanya dalam tempo 1,5 tahun, jumlah mitranya sudah mencapai 120 orang yang tersebar di Jawa dan Pekanbaru. "Seluruh outlet tersebut milik mitra, saya cuma punya satu outlet saja," kata Fatoni yang mengelola bisnisnya dari Purwokerto, Jawa Tengah.

Toni, begitu Fatoni biasa dipanggil, mengatakan, tujuannya menjalin kemitraan Jamur Kriuk bukan semata hanya untuk melebarkan sayap bisnisnya. Tapi, ia juga ingin mengubah anggapan negatif sebagian orang Indonesia terhadap jamur yang katanya beracun.

Padahal, Toni menegaskan, jamur justru memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. "Salah satunya, dapat meremajakan kulit," katanya. Meski memang, ada beberapa jenis yang mematikan.

Jamur Kriuk menawarkan enam varian rasa, seperti barbeque, balado, dan keju. Untuk menarik minat pembeli, Toni mengemasnya dengan apik. "Jumlah gerai kami yang sudah mencapai 120 gerai merupakan salah satu bukti bahwa produk kami memang disukai masyarakat," tuturnya Toni menggunakan jamur tiram putih yang digoreng dalam balutan tepung terigu. Sehingga, menghasilkan jamur yang crispy alias kering. "Rasanya seperti ayam goreng," ujarnya seraya berpromosi.

Investasi sesuai dengan lokasi


Untuk menjadi mitra Jamur Kriuk, Tony menyediakan paket investasi yang berbeda sesuai dengan lokasi. Misalnya saja, paket investasi di wilayah Jawa Tengah, nilainya Rp 5,75 juta. Adapun nilai paket investasi di luar Jawa Tengah sebesar Rp 6,475 juta. Mitra akan mendapat peralatan dan bahan baku.

Setiap satu kantong Jamur Kriuk berukuran 100 gram dijual dengan harga Rp 5.000. Toni bilang, harga tersebut masih cukup ramah untuk kantong masyarakat kita.

Saat ini, rata-rata setiap gerobak Jamur Kriuk kepunyaan mitra bisa menjual minimal 50 kantong setiap hari. Itu artinya, omzet yang masuk ke saku para mitra minimal Rp 250.000 sehari atau Rp 7,5 juta sebulan. Dengan rata-rata pemasukan sebanyak itu, mitra dapat balik modal empat atau lima bulan.

Namun, Toni mengatakan, cepat tidaknya modal bisa kembali tergantung lokasi yang dipilih oleh mitra. Itu sebabnya, ia menyarankan, calon mitranya membuka gerai di pusat keramaian dan dekat dengan fasilitas umum, seperti kampus dan sekolah.

Hairunnisa, mitra Jamur Kriuk yang membuka gerai di Depok, Jawa Barat, tiga bulan lalu, mengungkapkan, pada pekan pertama berjualan, ia sudah bisa melego antara 50 hingga 70 kantong jamur per hari.

Penjualannya terus meningkat hingga 300 kantong Jamur Kriuk per hari. Dengan penjualan sebanyak itu, tiap hari, Nisa pun mengantongi omzet sekitar Rp 1,5 juta. "Penjualan Jamur Kriuk di Depok memang cukup bagus," kata perempuan berusia 34 tahun ini. Buntutnya, dalam waktu hanya 1,5 bulan saja ia sudah bisa balik modal.

Nisa menjelaskan, awalnya, ia tertarik menjadi mitra Jamur Kriuk lantaran usaha yang murah meriah ini masuk kategori camilan gorengan. Dengan begitu, ia sangat yakin, Jamur Kriuk pasti akan digemari banyak orang. Dan benar saja, usaha Jamur Kriuk Nisa laris manis.

Erwin Halim, konsultan waralaba dari Proverb Consulting, menuturkan, camilan jamur merupakan usaha yang masih terbilang unik dan jarang ditemui. Keunikan inilah yang bisa menjadi daya jual utamanya. Jadi, "Bagus sekali kalau produk ini berani bermain di pasar camilan," katanya.

Namun, Erwin memberi saran, supaya konsumen tidak merasa bosan dengan penganan ini, pemilik Jamur Kriuk harus terus melakukan inovasi dengan menambah variasi rasa. Selain itu, pemilik merek juga harus bisa mempertahankan rasa dan memiliki ciri khas tersendiri. Tujuannya, agar tidak mudah ditiru oleh pemain lainnya.

Keistimewaan Franchise Jamur Kriuuk?
Jamur Kriuuk merupakan produk yang Unik, Beda, mengangkat tema Soal Rasa yang nikmat dan Soal Manfaat Jamur untuk kesehatan tubuh kita.
Mampu dan berani bersaing dalam hal Kualitas produk dan Harga jual
Dengan modal yang terjangkau potensi hasil tinggi dan resiko kerugian kecil.
Kantor Pusat:
Karanggintung (KARGIN) RT 06 RW 02, depan Masjid An Nur
Kec. Sumbang – Purwokerto – Jawa Tengah.
email :
jamurkriuk@yahoo.com
Facebook: 
http://www.facebook.com/ownerjakri
Twitter:
@MrJakri
Blog:
www.Jamurkriuk.wordpress.com
No Hp: 081.22.666.7070/ 085.640.074.171

tugas softskill : perekonomian indonesia 1eb18


PEREKONOMIAN INDONESIA PADA MASA ORDE LAMA, ORDE BARU DAN REFORMASI
LATAR BELAKANG
Untuk mengatasi perekonomian tersebut perlu kita pelajari sejarah perekonomian Indonesia di masa lalu, dan bagaimana cara mengatasinya dan kebijakan-kebijakan ekonomi apa saja yang sudah diambil pemerintah dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian Indonesia serta dapat memberikan kontribusi untuk mengatasi permasalah ekonomi yang ada. Sistem perekonomian Indonesia dibagi menjadi 3 yaitu Pemerintahan pada masa orde lama, orde baru, dan reformasi.

1.      ORDE LAMA

Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)
 Keadaan ekonomi dan keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh :
Inflasi yang sangat tinggi yang dikarenakan beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang.
Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga. Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain :
  • Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946.
  • Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.
  • Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.
  • Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947
  • Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948, mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.
  • Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik (Mazhab Fisiokrat : sektor pertanian merupakan sumber kekayaan).

Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain :
  1. Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.
  2. Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi serta memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal, karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi.
  3. Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
  4. Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr. Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi, dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.
  5. Pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda.
Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut.
Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi (Mazhab Sosialisme). Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain :
  1. Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut :Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.
  2. Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-baranga naik 400%.
  3. Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.
Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya. Pada masa ini banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah, dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat. Sekali lagi, ini juga salahsatu konsekuensi dari pilihan menggunakan sistem demokrasi terpimpin yang bisa diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke Timur (sosialis) baik dalam politik, ekonomi, maupun bidang-bidang lain.
2.      ORDE BARU
Pada awal orde baru, stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pengendalian inflasi mutlak dibutuhkan, karena pada awal 1966 tingkat inflasi kurang lebih 650 % per tahun.
Setelah melihat pengalaman masa lalu, dimana dalam sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha nonpribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila. Ini merupakan praktek dari salahsatu teori Keynes tentang campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas. Jadi, dalam kondisi-kondisi dan masalah-masalah tertentu, pasar tidak dibiarkan menentukan sendiri.
Kebijakan ekonominya diarahkan pada pembangunan di segala bidang, tercermin dalam 8 jalur pemerataan : kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran pembangunan, dan peradilan. Semua itu dilakukan dengan pelaksanaan pola umum pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan lima tahun).
Hasilnya, pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan indikator kesejahteraan rakyat seperti angka partisipasi pendidikan dan penurunan angka kematian bayi, dan industrialisasi yang meningkat pesat. Pemerintah juga berhasil menggalakkan preventive checks untuk menekan jumlah kelahiran lewat KB dan pengaturan usia minimum orang yang akan menikah.
Namun dampak negatifnya adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam, perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan dan antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam, serta penumpukan utang luar negeri. Disamping itu, pembangunan menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang sarat korupsi, kolusi dan nepotisme. Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang adil. Sehingga meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi secara fundamental pembangunan nasional sangat rapuh. Akibatnya, ketika terjadi krisis yang merupakan imbas dari ekonomi global, Indonesia merasakan dampak yang paling buruk. Harga-harga meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat, dan menimbulkan berbagai kekacauan di segala bidang, terutama ekonomi.
Kelebihan Pada Masa Orde Baru:
  • perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.000.
  • sukses transmigrasi.
  • sukses KB.
  • sukses memerangi buta huruf. 
  • sukses swasembada pangan. 
  • pengangguran minimum. 
  • sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun). 
  • sukses Gerakan Wajib Belajar. 
  • sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh. 
  • sukses keamanan dalam negeri. 
  • Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia.
  • sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri.

Kekurangan Orde Baru  
  • semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme. 
  • pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat. 
  • munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua. 
  • kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya. 
  • bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin). 
  • kritik dibungkam dan oposisi diharamkan. 
  • kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibreidel. 
  • penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program "Penembakan Misterius" (petrus). 
  • tidak ada rencana suksesi.
3.      ORDE REFORMASI
Pemerintahan presiden BJ.Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.
Masa Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri
Masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :
  1. Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
  2. Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.
Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.
Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono
Kebijakan kontroversial pertama presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.
Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.
Menurut Keynes, investasi merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama investor asing, yang salahsatunya adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah.
Pada pertengahan bulan Oktober 2006 , Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar negri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran kredit perbankan ke sector riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sector riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi. Selain itu, birokrasi pemerintahan terlalu kental, sehingga menyebabkan kecilnya realisasi belanja Negara dan daya serap, karena inefisiensi pengelolaan anggaran. Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negri, tapi di lain pihak, kondisi dalam negeri masih kurang kondusif.

Sumber :
http://onlinebuku.com/2009/03/06/sejarah-perekonomian-indonesia/
Kesimpulan : Dari berbagai kasus yang kita ketahui tentang perekonomian di Indonesia sejak Orde Lama hingga sekarang, dapat di simpulkan bahwa keadaan ekonomi negara kita mengalami jatuh bangun. Negara kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang dapat di katakan berhasil adalah ketika pemerintahan Soeharto pada masa orde lama. Akan tetapi lambat laun , perekonomian bangsa kita mengalami gejolak, hal ini dapat dilihat dari :
  1. Kemiskinan di negara kita semakin meningkat.
  2. Pengangguran yang semakin meningkat karena lapangan pekerjaan lebih sedikit di bandingkan dengan angkatan kerja.
  3.  maraknya para koruptor karena hukum di negeri ini kurang tegas (Indonesia termasuk dalam 5 terbesar Negara terkorup didunia)
  4. Masih ada anak-anak yang tidak bisa merasakan pendidikan.
  5. Semakin meningkatnya para koruptor yang bebas.
  6. Maih memiliki hutang ke luar negeri 
  7. Masih terjadi kesenjangan ekonomi antara penduduk yang miskin dan yang kaya
  8. Nilai rupiah masih sekitar Rp 9.000-Rp 10.000
  9.  Masih memiliki hutang ke luar negeri
  10. Bahkan rencana di tahun 2012 ini BBm akan naik.