Rabu, 07 November 2012
Senin, 29 Oktober 2012
ekonomi koprasi 2eb22
KONSEP, ALIRAN &
SEJARAH KOPERASI
NAMA : DODI.KURNIADI
NPM : 22211197
KELAS : 2EB22
KONSEP KOPERASI
1. Konsep
Koperasi Barat
Konsep
Koperasi Barat menyatakan bahwa koperasi merupakan organisasi swasta, yang
dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai persamaan kepentingan,
dengan maksud mengurusi kepentingan para anggotanya serta menciptakan
keuntungan timbale balik bagi anggota koperasi maupun perusahaan koperasi.
Dampak
langsung koperasi terhadap anggotanya :
Ø Promosi kegiatan ekonomi anggota.
Ø Pengembangan usaha perusahaan
koperasi dalam hal investasi, formasi permodalan, pengembangan sumber daya
manusia (SDM), pengembangan keahlian untuk bertindak sebagai wirausahawan, dan
kerjasama antar koperasi secara horizontal dan vertical.
Dampak
koperasi secara tidak langsung terhadap anggotanya :
Ø Pengembangan kondisi social ekonomi
sejumlah produsen skala kecil maupun pelanggan.
Ø Mengembangkan inovasi pada
perusahaan skala kecil, misalnya inovasi teknik dan metode produksi.
Ø Memberikan distribusi pendapatan
yang lebih seimbang dengan pemberian harga yang wajar antara produsen dengan
pelanggan, serta pemberian kesempatan yang sama pada koperasi dan perusahaan
kecil.
2. Konsep Koperasi Sosialis
Koperasi
direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah, dan dibentuk dengan tujuan
merasionalkan produksi, untuk menunjang perencanaan nasional.
Sebagai alat
pelaksana dari perencanaan yang ditetapkan secara sentral, maka koperasi
merupakan bagian dari suata tata administrasi yang menyeluruh, berfungsi
sebagai badan yang turut menentukan kebijakan public, serta merupakan badan
pengawasan dan pendidikan. Peran penting koperasi lain adalah sebagai wahana
untuk mewujudkan kepemilikan kolektif sarana produksi dan untuk mencapai tujuan
social politik. Menurut konsep ini, koperasi tidak berdiri sendiri tetapi
merupakan subsistem dari system sosialisme untuk mencapai tujuan-tujuan system
sosialis – komunis.
3. Konsep Koperasi Negara
Berkembang
Adanya
campur tangan pemerintah Indonesia dalam pembinaan dan pengembangan koperasi di
Indonesia membuatnya mirip dengan konsep sosialis. Perbedaannya adalah, tujuan
koperasi dalam konsep sosialis adalah untuk merasionalkan faktor produksi dari
kepemilikan pribadi ke pemilikan kolektif, sedangkan koperasi di negara
berkembang seperti Indonesia, tujuannya adalah meningkatkan kondisi sosial
ekonomi anggotanya.
Perbedaan
dengan konsep sosialis :
Ø Konsep Sosialis : tujuan koperasi untuk
merasionalkan factor produksi dari kepemilikan pribadi ke pemilikan kolektif.
Ø Konsep Negara Berkembang : tujuan koperasi adalah
meningkatkan kondisi social ekonomi anggotanya.
LATAR BELAKANG TIMBULNYA ALIRAN KOPERASI
Perbedaan aliran
dalam kkoperasi berkaitan erat dengan factor ideology dan pandangan hidup (way
of life) yang dianut oleh Negara dan masyarakat yang bersangkutan. Secara garis
besar, ideology Negara-negara di dunia ini dapat dikelompokan menjadi 3, yaitu
:
Ø Liberalism / Kapitalisme
Ø Sosialisme
Ø Tidak termasuk liberalism maupun
sosialisme
Aliran
Koperasi
Dengan
mengacu kepada keterkaitan ideology dan system perekonomian di suatu Negara,
maka secara umum aliran koperasi yang diianut oleh berbagai Negara di dunia dapat
dikelompokan berdasarkan peran gerakan koperasi dalam system perekonomian
dan hubungannya dengan pemerintah. Paul Hubert membaginya menjadi 3 aliran,
yaitu :
Ø Aliran Yardstick
Ø Aliran Sosialis
Ø Aliran Persemakmuran (Commonwealth)
Aliran
Yardstick
Ø Umumnya dijumpai pada Negara-negara
yang berideologis kapitalis atau yang menganut system perekonomian liberal.
Ø Koperasi dapat menjadi kekuatan
untuk mengimbangi, menetralisasikan, dan mengoreksi berbagai keburukan yang
ditimbulkan oleh system kapitalisme.
Ø Aliran ini menyadari bahwa
organisasi koperasi sebenarnya kurang berperan penting dalam masyarakat,
khususnya dalam system dan struktur perekonomiannya.
Ø Pemerintah tidak melakukan campur
tangan terhadap jatuh bangunnya koperasi di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah
melakukan koperasi dengan swasta secara seimbang dalam pengembangan usaha.
Jadi, maju tidaknya koperasi tetap terletak di anggota koperasi itu sendiri.
Aliran
Sosialis
Ø Koperasi dipandang sebagai alat yang
paling efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, disamping itu
menyatukan rakyat lebih mudah melalui organisasi koperasi.
Ø Akan tetapi dalam perkembangannya,
kaum sosialis kurang berhasil memanfaatkan koperasi bagi kepentingan mereka.
Kemudian, kaum sosialis yang diantaranya berkembang menjadi kaum komunis
mengupayakan gerakan koperasi sebagai system komunis itu sendiri. Koperasi
dijadikan sebagai alat pemerintah dalam menjalankan program-programnya. Dalam
hal ini, otonomi koperasi menjadi hilang.
Ø Pengaruh aliran ini banyak dijumpai
di Negara-negara ERopa Timur dan Rusia.
Aliran
Persemakmuran
Ø Memandang koperasi sebagai alat yang
efisien dan efektif dalam meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat.
Ø Koperasi sebagai wdah ekonomi rakyat
berkedudukan strategis dan memegang peranan utama dalam struktur perekonomian
masyarakat.
Ø Mereka yang menganut aliran ini
berpendapat bahwa, untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi
rakyat terutama yang berskala kecil akan lebih mudah dilakukan apabila
melalui organisasi koperasi.
Ø Organisasi ekonomi system kapitalis
masih ttetap dibiarkan berjalan, akan tetapi tidak menjadi sokoguru
perekonomian.
Ø Koperasi berperan untuk mencapai
kemakmuran masyarakat yang adil dan merata dimana koperasi memegang peranan
yang utama dalam struktur perekonomian masyarakat.
Ø Hubungan pemerintah dengan gerakan
koperasi bersifat kemitraan (partnership), dimana pemerintah bertanggung jawab
dan berupaya agar iklim pertumbuhan koperasi tercipta dengan baik.
SEJARAH LAHIRNYA KOPERASI
Ø 1844 di Rochdale Inggris, lahirnya
koperasi modern yang berkembang dewasa ini. Th 1852 jumlah koperasi di Inggris
sudah mencapai 100 unit
Ø 1862 dibentuklah Pusat Koperasi
Pembelian “The Cooperative Whole Sale Society (CWS)
Ø 1818 – 1888 koperasi berkembang di
Jerman dipelopori oleh Ferdinan Lasalle, Fredrich W. Raiffesen
Ø 1808 – 1883 koperasi berkembang di
Denmark dipelopori oleh Herman Schulze
Ø 1896 di London terbentuklah ICA
(International Cooperative Alliance) maka koperasi telah menjadi suatu gerakan
internasional
Sejarah singkat gerakan koperasi bermula pada abad
ke-20 yang pada umumnya merupakan hasil dari usaha yang tidak spontan dan tidak
dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya. Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat,
ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh
sistem kapitalisme semakin memuncak. Beberapa orang yang penghidupannya
sederhana dengan kemampuan ekonomi terbatas, terdorong oleh penderitaan dan
beban ekonomi yang sama, secara spontan mempersatukan diri untuk menolong
dirinya sendiri dan manusia sesamanya.
Gerakan koperasi digagas oleh Robert Owen (1771-1858), yang menerapkannya pertama kali pada usaha pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia.
Gerakan koperasi ini dikembangkan lebih lanjut oleh William King (1786–1865) dengan mendirikan toko koperasi di Brighton, Inggris. Pada 1 Mei 1828, King menerbitkan publikasi bulanan yang bernama The Cooperator, yang berisi berbagai gagasan dan saran-saran praktis tentang mengelola toko dengan menggunakan prinsip koperasi.
Gerakan koperasi digagas oleh Robert Owen (1771-1858), yang menerapkannya pertama kali pada usaha pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia.
Gerakan koperasi ini dikembangkan lebih lanjut oleh William King (1786–1865) dengan mendirikan toko koperasi di Brighton, Inggris. Pada 1 Mei 1828, King menerbitkan publikasi bulanan yang bernama The Cooperator, yang berisi berbagai gagasan dan saran-saran praktis tentang mengelola toko dengan menggunakan prinsip koperasi.
SEJARAH PERKEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIA
Ø 1895 di Leuwiliang didirikan pertama
kali koperasi di Indonesia (Sukoco, “Seratus Tahun Koperasi di Indonesia”). Raden
Ngabei Ariawiriaatmadja, Patih Purwokerto dkk mendirikan Bank Simpan Pinjam
untuk menolong teman sejawatnya para pegawai negeri pribumi melepaskan diri
dari cengkeraman pelepas uang.
Bank Simpan
Pinjam tersebut, semacam Bank Tabungan jika dipakai istilah UU No. 14 tahun
1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, diberi nama “De Poerwokertosche Hulp-en
Spaarbank der Inlandsche Hoofden” = Bank Simpan Pinjam para ‘priyayi’
Purwokerto. Atau
dalam bahasa Inggris “the Purwokerto Mutual Loan and Saving Bank for Native
Civil Servants”
Ø 1920 diadakan Cooperative Commissie
yang diketuai oleh Dr. JH. Boeke sebagai Adviseur voor
Volks-credietwezen. Komisi ini diberi tugas untuk menyelidiki apakah
koperasi bermanfaat di Indonesia.
Ø 12 Juli 1947, diselenggarakan
kongres gerakan koperasi se Jawa yang pertama di Tasikmalaya
Ø 1960 Pemerintah mengeluarkan
Peraturan Pemerintah No. 140 tentang Penyaluran Bahan Pokok dan menugaskan
koperasi sebagai pelaksananya.
Ø 1961, diselenggarakan Musyawarah
Nasional Koperasi I (Munaskop I) di Surabaya untuk melaksanakan prinsip
Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin.
Ø 1965, Pemerintah mengeluarkan
Undang-Undang No. 14 th 1965, dimana prinsip NASAKOM (Nasionalis, Sosialis dan
Komunis) diterapkan di Koperasi. Tahun ini juga dilaksanakan Munaskop II di
Jakarta.
Ø 1967 Pemerintah mengeluarkan
Undang-Undang No. 12 tahun 1967 tentang Pokok Pokok Perkoperasian
disempurnakan dan diganti dengan UU no. 25 tahun 1992 tentang
Perkoperasian.
Ø Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1995
tentang kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Koperasi.
SUMBER :
Rabu, 04 April 2012
tugas softskill : APBN 1EB18
APBN (Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara)
Pengertian APBN adalah : Suatu daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan negara dan jenis-jenis pengeluaran negara dalam jangka waktu satu tahun (1 Januari– 31 Desember), yang ditetapkan dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
PENERIMAAN APBN
sumber penerimaan
APBN yakni :
1. Penerimaan dalam negeri
Pertama, penerimaan dalam negeri, untuk tahun-tahun awal setelah masa pemerintahan Orde Baru masih cukup menggantungkan pada penerimaan dari ekspor minyak bumi dan gas alam. Namun dengan mulai tidak menentukannya harga minyak dunia maka mulai disadari bahwa ketergantungan penerimaan dari sekto migas perlu dikurangi. Untuk keperluan itu, maka pemerintah menempuh beberapa kebijaksanaan diantaranya :
• Deregulasi Bidang Perbankan (1 Juni 1983), yakni dengan mengurangi peran bank sentral, serta lebih memberi hak kepada bank pemerintah maupun swasta untuk menentukkan suku bunga deposito dan pinjaman sendiri. Dampak dari deregulasi ini adalah meningkatkan tabugan masyarakat.
• Deregulasi Bidang Perpajakan (UU baru, 1 Januari 1984), untuk memperbaiki penerimaan negara.
• Kebijaksanaan – kebijaksanaan selanjutnya dapat menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan mantap.
Pertama, penerimaan dalam negeri, untuk tahun-tahun awal setelah masa pemerintahan Orde Baru masih cukup menggantungkan pada penerimaan dari ekspor minyak bumi dan gas alam. Namun dengan mulai tidak menentukannya harga minyak dunia maka mulai disadari bahwa ketergantungan penerimaan dari sekto migas perlu dikurangi. Untuk keperluan itu, maka pemerintah menempuh beberapa kebijaksanaan diantaranya :
• Deregulasi Bidang Perbankan (1 Juni 1983), yakni dengan mengurangi peran bank sentral, serta lebih memberi hak kepada bank pemerintah maupun swasta untuk menentukkan suku bunga deposito dan pinjaman sendiri. Dampak dari deregulasi ini adalah meningkatkan tabugan masyarakat.
• Deregulasi Bidang Perpajakan (UU baru, 1 Januari 1984), untuk memperbaiki penerimaan negara.
• Kebijaksanaan – kebijaksanaan selanjutnya dapat menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan mantap.
2. Penerimaan Pembangunan
Meskipun telah ditempuh berbagai upaya untuk meningkatkan tabungan pemerintah, namun karena laju pembangunan yang demikian cepat, maka dana tersebut masih perlu dilengkapi dengan dan ditunjang dengan dana yang berasal dari luar negeri (hutang bagi Indonesia) tersbut makin meningkat jumlahnya, namun selalu diupayakan suatu mekanisme pemanfaatan dengan perioritas sektor – sektor yang lebih produktif. Dengan demikian bantuan luar negeri tersebut dapat dikelola dengan baik (terutama dalam hal pengembalian cicilan pokok dan bunganya)
Meskipun telah ditempuh berbagai upaya untuk meningkatkan tabungan pemerintah, namun karena laju pembangunan yang demikian cepat, maka dana tersebut masih perlu dilengkapi dengan dan ditunjang dengan dana yang berasal dari luar negeri (hutang bagi Indonesia) tersbut makin meningkat jumlahnya, namun selalu diupayakan suatu mekanisme pemanfaatan dengan perioritas sektor – sektor yang lebih produktif. Dengan demikian bantuan luar negeri tersebut dapat dikelola dengan baik (terutama dalam hal pengembalian cicilan pokok dan bunganya)
3.
Sumber dana investasi swasta
Sumber dana investasi ini didapatkan dari tabungan
masyarakat Indonesia yang telah terkumpul pada suatu lembaga keuangan
4.
Sumber dana
investasi pemerintah
Sumber dana investasi ini diperoleh dari tabungan
pemerintah yang dihasilkan dari sisa penerimaan dalam negeri yang terdiri dari
penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak dikurangi pengeluaran rutin yang
dilakukan oleh negara
.
PENGELUARAN APBN
pengeluaran APBN yakni :
1. Pengeluaran Rutin
Pengeluaran rutin negara, adalah pengeluaran yang dapat dikatakan selalu adalah dan telah terencana sebelumnya secara rutin, diantaranya :
c. Pengeluaran untuk belanja pegawai
d. Pengeluaran untuk belanja barang
e. Pengeluaran subsidi daerah otonom
f. Pengeluaran untuk membayar bunga dan cicilan hutang
g. Pengeluaran lainnya
2. Pengeluaran
pembangunan
Secara garis besar, yang termasuk dalam pengeluaran pembangunan diantaranya adalah :
• Pengeluaran pembangunan untuk berbagai departemen / lembaga negara, diantaranya untuk membiayai proyek – proyek pembangunan sektoral yang menjadi tanggung jawab masing – masing departemen / negara bersangkutan.
• Pengeluaran pembangunan untuk anggaran pembangunan daerah (Dati I dan II)
• Pengeluaran pembangunan lainnya.
Secara garis besar, yang termasuk dalam pengeluaran pembangunan diantaranya adalah :
• Pengeluaran pembangunan untuk berbagai departemen / lembaga negara, diantaranya untuk membiayai proyek – proyek pembangunan sektoral yang menjadi tanggung jawab masing – masing departemen / negara bersangkutan.
• Pengeluaran pembangunan untuk anggaran pembangunan daerah (Dati I dan II)
• Pengeluaran pembangunan lainnya.
PERHITUNGAN APBN
Terjadi APBN surplus apabila sisi penerimaan lebih besar dari sisi pengeluaran, sedangkan APBN defisit terjadi apabila sisi penerimaan lebih kecil dari sisi pengeluaran.
Dalam Perekonomian tiga sektor dapat ditulis sbb:
Y = C + I + G
Komponen C, I, dan G merupakan pengeluaran yang akan membentuk pengeluaran agregat yaitu :
Variabel I dan G disebut injeksi yang menyebabkan perbesaran arus pendapatan
Sebaliknya pajak (T = tax) atau kalau ada saving (S) disebut kebocoran yang menyebabkan menciutnya arus perputaran pendapatan nasional.
Sehingga Keseimbangan makro tiga sektor akan tercapai apabila injeksi = kebocoran atau
I + G = S + T.
Apabila ada goncangan ekonomi yang mengakibatkan berubahnya keseimbangan tersebut , maka akan ada penyesuaian. Misal ada goncangan ke bawah (terjadi pengangguran, inflasi, stagnasi produksi dan sebagainya ) maka akan ada usaha penyesuaian misal pengurangan G atau Tr.
Salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengintervensi jalannya mekanisme pasar adalah melalui kebijakan fiskal.
Kebijaksanaan Fiskal adalah usaha pemerintah untuk memanipulasi pengeluaran dan penerimaan dalam APBN.
Contoh perhitungan, kembali pada inisiasi 3.
Keseimbangan pendapatan nasional
Keseimbangan pendapatan nasional terjadi apabila
Y = C + I,
artinya :
besarnya Pendapatan nasional (Y) = penawaran agregat oleh individu (C) dan oleh perusahaan (I)
besarnya C= a + bY
I = Io ; investasi otonom
Jadi
Y = C + I
C = a + bY
I = Io
Misal:
Y = C + I syarat keseimbangan
C = 40 + 0,5Y
I=Io = 110
Maka, pendapatan nasional keseimbangan (Ye), adalah:
Ye = Y
Ye = 40 + 0,5Ye + 110
Ye – 0,5Ye = 150
Ye = 150/0,5
Ye = 300 (besarnya Ye setelah adanya investasi sebesar 110)
Sedangkan konsumsi keseimbangan besarnya adalah:
C = 40 + 0,5 (300)
Ce = 190
Sedangkan sebelum adanya investasi besarnya Y adalah
Y = C; dimana C = 40 + 0,5 Y
Maka
Y = 40 + 0,5 Y
Y – 0,5Y = 40
Y = 40/0,5
Y = 80 (besarnya Y sebelum adanya investasi)
Dalam ekonomi tiga sektor, maka pengaruh G (pengeluaran pemerintah) mulai diperhitungkan.
Y = C + I + G
Ingat ada dua pendekatan yang bisa digunakan:
1. Pendekatan pengeluaran agregat = penawaran agregat
2. pendekatan injeksi = kebocoran
Pendekatan 1 (Pendekatan pengeluaran agregat = penawaran agregat)
contoh:
C = 40 + 0,5 Y
I=Io = 110
Go = 120
Berapa besarnya pendapatan nasional keseimbangan setelah adanya Go sebesar 120?
Y = C + I + G
Y = 40 + 0,5Y + 110 + 120
Y = 0,5 Y + 270
Y – 0,5Y = 270
0,5 Y = 270
YE = 540 ( pendapatan Nasional keseimbangan setelah ada G)
Sedangkan konsumsi keseimbangan setelah ada G, dihitung:
Ce = 40 + 0,5 Ye
40 + 0,5 (540)
Ce = 310 ( konsumsi keseimbangan setelah ada G)
Pendekatan 2 (pendekatan injeksi = kebocoran
Yang disebut injeksi adalah I + G,
Yang disebut kebocoran adalah S + T
Io = 110
Go = 120
To = 0 (diasumsikan belum ada pajak)
I + G = S + T
110 + 120 = S + 0
Se = 230 satuan uang (saving dalam keadaan keseimbangan)
Cara menghitung Se juga bisa menggunakan rumus S, yang merupakan turunan dari fungsi konsumsi.
S = -a + (1 – b) Y, dimana => S = -a + MPS. Y
a = konsumsi otonom
b = MPC, sehingga ( 1 – b) = MPS
maka
S = -40 + (1- 0,5) 540
Se = 230 satuan uang
Kesimpulan 1:
Besarnya pendapatan nasional keseimbangan ketika hanya ada C (belum ada I dan G) sebesar, Y = 80 satuan uang
Setelah ada investasi sebesar I = 110. Maka Ye naik menjadi
Ye = 300 satuan uang
Setelah ada pengeluaran pemerintah sebesar G = 120, maka Ye naik menjadi:
YE = 540 satuan uang
Demikian pula dengan adanya G maka konsumsi keseimbangan juga naik dari 190 menjadi 310 (satuan uang)
Apabila ada pajak (T), maka akan terjadi kebocoran pendapatan nasional, yang artinya pendapatan nasional keseimbangan akan turun.
Perhatikan:
Misal ada pajak To = 80
Gunakan Pendekatan 1 (Pendekatan pengeluaran agregat = penawaran agregat)
Y = C + I + G
C = 40 + 0,5 Yd ( Yd atau Ypsp adalah pendapatan siap pakai, yakni pendapatan yang telah dikurangi oleh pajak)
To = 80
Io = 110
Go = 120
Dari persamaan Y = C + I + G
Maka
Y =40 + 0,5 (Y-80) + 110 + 120
Y = 0,5 Y + 230
0,5 Y = 230
Ye = 460 satuan uang (pendapatan nasional equilibrium setelah kena pajak. Ternyata turun dari semula 540 menjadi 460)
Berapa besarnya konsumsi keseimbangan setelah terkena pajak (To = 80)?
Ce = 40 + 0,5 Yd
Ce = 40 + 0,5 (Y – 80)
Ce = 40 + 0,5(460 – 80)
Ce = 230 satuan uang (konsusmi keseimbangan setelah terkena pajak sebesar To = 80, ternyata turun dari semula 310 menjadi 230)
Apabila digunakan Pendekatan 2 (pendekatan injeksi = kebocoran)
To = 80
Io = 110
Go = 120
S = -a + (1-b) Yd
S= -40 + (1 – 0,5) Yd => S = -40 + 0,5Yd
Ingat
I + G = S + T
110 + 120 = -40 + 0,5Yd + 80
230 = -40 + 0,5 (Y-80) + 80
230 = 0,5Y + 0
Y = 230/0,5
Ye= 460 satuan uang ( besarnya sama dengan Ye pendekatan pengeluaran agregat = penawaran agregat ), cek kembali ke atas
Sedangkan besarnya saving keseimbangan adalah:
Se = -40 + 0,5Yd
= -40 + 0,5 (460 – 80)
Se = 150 satuan uang (dengan adanya pajak To = 80 maka saving juga turun dari sebesar 230 menjadi 150)
PEMBIAYAAN BERSIH DI + DII = D = C
Ket : DI = Pembiayaan dalam negeri ( perbankan dan non perbankan )
DII = Pembiayaan luar negeri ( penarikan pinjaman luar negeri dan pembayaran cicilan pokok hutang)
pengeluaran > penerimaan = defisit anggaran
Sumber :
http://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Negara
http://kuliahaku.wordpress.com/2010/10/12/anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara/
http://empatsatutujuh-417.blogspot.com/2011/04/apbn.html
http://enjhayagas.blog.com/2011/06/08/apbn-anggaran-penerimaan-dan-belanja-negara/
Langganan:
Postingan (Atom)